Industri Semakin Terancam

Catatan sejarah menunjukkan, ada satu pertanyaan: Apakah kita rela membeli produk dalam negeri dengan harga lebih mahal? Seorang pejabat Departemen Perdagangan dalam sebuah seminar menjawab, "Saya lebih rela membeli produk lokal, seperti jeruk Brastagi, karena kita akan turut menyejahterakan petani."

Semangat nasionalisme itu runtuh. Pengamat ekonomi Faisal Basri justru memberikan jawaban kontroversial, "Kalau suruh pilih, saya lebih memilih produk luar negeri yang bisa jauh lebih murah dan berkualitas. "

Faisal mengaku tidak rela membeli produk lokal yang jauh lebih mahal. Tidak jaminan semangat nasionalisme yang dikampanyekan pejabat dapat menyejahterakan petani.

Harga jeruk Brastagi, misalnya. Harganya sendiri murah di tingkat petani, terlebih ketika musim panen tiba. Yang bikin mahal dan bikin tidak rela adalah proses distribusi yang dihancurkan oleh aneka macam pungutan liar.

Contoh perdebatan kecil itu sangat kental terjadi di kalangan industri. Boleh jadi benar juga slogan iklan rokok yang bilang "Lagi Susah Dinaikin, Lagi Naik Disusahin".

Pada pengujung tahun 2009, industri semakin terimpit oleh agenda besar Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement) ASEAN-China. Sektor industri, terutama industri nonmigas, kewalahan menghadapi pasar global pada masa depan.

Padahal, industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil yang dibantu Departemen Perindustrian, dengan restrukturisasi mesin tekstil mulai tahun 2008, sedang bangkit untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas demi mendongkrak daya saing.

Industri otomotif lain lagi hambatannya. Penyesuaian pajak-pajak kendaraan, terutama pajak progresif, menjadi ancaman di pasar domestik. Padahal, industri otomotif niscaya menjadi "lokomotif" yang bisa menggerakkan industri komponen, kemasan, dan sebagainya. Tentu, lapangan pekerjaan memberikan kontribusi positif pada problem pengangguran yang bikin pusing pemerintah.

Hingga kini, problem besar yang menjadi masalah klasik dihadapi industri adalah rendahnya peran perbankan dalam menyalurkan kredit. Suku bunga perbankan pun tidak kompetitif.

Departemen Perindustrian sebagai "rumah" bagi industri dalam berkeluh kesah pun menjadi ibarat "pendekar tanpa pedang". Industri ingin bergerak, tetapi sayangnya ketersediaan energi listrik, pasokan gas, dan infrastruktur jalan untuk mendukung distribusi serta pelayanan pelabuhan belum memadai.

Kuncinya adalah membangun fondasi industri yang kuat. Tidak bisa lagi pembangunan hanya berorientasi lima tahunan. Dalam diskusi Roadmap 2025 dan Visi Industri 2030, gejala deindustrialisasi dini muncul tak terbendung.

Peran industri manufaktur dalam menciptakan nilai tambah mencapai puncak pada tahun 2004 dengan kontribusi 28,1 persen terhadap produk domestik bruto. Sejak saat itu peran industri manufaktur terus turun hingga 27,1 persen pada tahun 2007 dan sedikit meningkat menjadi 27,9 persen pada tahun 2008.

Namun, penurunan peran industri manufaktur ini diperkirakan akan terus berlanjut sejalan dengan pertumbuhannya yang lebih rendah dari pertumbuhan produk domestik bruto. Perekonomian pun mulai bergeser ke sektor jasa, terutama jasa modern di perkotaan yang kurang menyerap tenaga kerja. Apabila terus berlanjut, pengangguran akan tak terbendung.

Respons terhadap deindustrialisasi pun ditanggapi sinis. Indonesia tidak mengalami deindustrialisasi. Indonesia selama ini tidak punya industri. Yang ada cuma bangunan-bangunan pabrik.

Belakangan Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat menimpali, "Gejala deindustrialisasi hanya bisa dituntaskan dengan kerja keras, menciptakan reindustrialisasi! "

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya sudah enak dalam melangkah. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Riset, dan Teknologi Rahmat Gobel bersama beberapa pengamat ekonomi dan pengusaha di berbagai sektor berupaya merintis kluster-kluster unggulan yang bisa dijadikan prioritas pembangunan ekonomi.

Finalisasi roadmap tersebut membuahkan hasil terdiri dari empat kluster unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil serta industri alas kaki, industri elektronik dan komponennya, dan industri alat angkut dan komponen otomotif.

Ada pula tiga kluster unggulan pendalaman struktur, yaitu industri alat telekomunikasi dan informatika, industri logam dasar dan mesin, serta industri petrokimia.

Yang tidak kalah penting adalah kluster unggulan sumber penerima devisa, yaitu industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan kehutanan, industri pengolahan hasil laut dan kemaritiman, serta industri berbasis tradisi dan budaya.

Ketua Umum Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Polah Tjahyono meyakini pasar mebel Indonesia masih dipandang baik, terutama di pasar Eropa dan Amerika. Posisi nilai ekspor mebel Indonesia tahun 2008 mencapai 2 miliar dollar AS dan produk kerajinan 650 juta dollar AS.

Namun, belakangan ini nilai ekspor mebel Indonesia kalah dibandingkan dengan Vietnam. Nilai ekspor mebel Vietnam bisa mencapai 3,8 miliar dollar AS karena dukungan Pemerintah Vietnam sangat besar, termasuk aspek promosi mendatangkan pembeli dari luar negeri. Tenaga kerja Vietnam juga masih tergolong muda, usia 25-35 tahun.

Rahmat Gobel mengatakan, peluang Indonesia sangat besar. Apalagi, kini Departemen Perindustrian dipimpin oleh pengusaha yang diharapkan mengerti betul kebutuhan industri. Kini, tantangannya adalah meningkatkan nilai tambah bagi setiap hasil produksi.

Artikel telah disadur kembali oleh:
Joko Hamdani as Sejarawan Hamdina
024-7060.9694
D'professional historian with excellent entrepreneur skill.