Kontroversi Omnibus Law

 

Kontroversi dari pemerintahan saat ini kembali muncul saat RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law melalui proses persetujuan parlementer DPR RI. Jadwal semula Sidang Paripurna yang direncanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 diselenggarakan lebih awal jadi tanggal 5 Oktober 2020. Agenda sidang yang berlangsung masih diwarnai pro-kontra dan terkesan mendadak sehingga pandangan semua fraksi pun tidak tersampaikan secara optimal, termasuk insiden microfon yang beberapa kali mati hingga walk out nya anggota dewan tersebut.

Semua insiden penolakan tersebut sebelum sidang pembahasan RUU berlangsung sudah datang dari berbagai elemen masyarakat. Kalangan serikat buruh, akademisi, lsm, ormas, dan berbagai pihak meminta agar draft RUU tersebut ditinjau kembali karena berimbas pada UU lain yang sudah ada sebelumnya. Sehingga pasca persetujuan RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU maka gelombang penolakan meluas menjadi gerakan demonstrasi. Klaim pemerintah bahwa UU cipta lapangan kerja ini bermanfaat bagi masyarakat dan dapat diterima semua kalangan sesuai Pasal 96 UU No 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15/2019" tenyata tak terbukti.

Bahkan muncul surat dari Kemendikbud Dirjen Dikti bernomor 1035/E/KM/2020 yang menghimbau mahasiswa/i untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi/ unjuk rasa/ penyampaian aspirasi dan justru harus membantu mensosialisasikan isi UU Cipta kerja. Ditambah kemudian wacana dari pihak kepolisian bahwa pelajar dan mahasiswa yang ikut demonstrasi omnibus law terancam sulit mendapat pekerjaan di masa depan karena meskipun telah lulus akan sulit memperoleh SKCK atau mendapat catatan kriminal didalamnya. Upaya semacam ini memperkuat statement Menteri Kominfo yang menyebutkan: "kalau pemerintah bilang hoax ya hoax.."

Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila dengan UUD 1945 pasal 28 yang memuat kemerdekaan mengeluarkan pendapat bagi warga negaranya. Jelas semua tindakan pemerintah dan para wakil rakyat seputar proses Omnibus Law patut dipertanyakan dan diminta pertanggungjawabannya sebab negara ini dibangun untuk kepentingan bersama tiap elemen masyarakat dan warga negaranya dan tidak boleh ada klaim sepihak sebagai pembenaran atas suatu tindakan yang mengatasnamakan rakyat tapi kenyataannya berbicara lain atau faktanya justru menimbulkan kontroversi dan polemik berkepanjangan.

Konstitusi dan Demokrasi dalam Perspektif Sejarah

Perspektif sejarah memiliki keunikan tersendiri sebagai suatu disiplin ilmu sekaligus karya sastra. Pembahasan mengenai peristiwa yang telah terjadi dan telah lewat masa berlakunya dengan cara menghubungkannya dengan kondisi yang terjadi sekarang hingga mampu terus berlanjut serta relevan di masa mendatang. Tentunya peran aktif dan daya kreatifitas sang sejarawan bermain secara dominan dalam ranah ini. Bila konsep ini terus diasah dengan baik tentunya dapat menjadi alat dan keahlian yang bermanfaat apabila berada di tangan sejarawan yang tepat. Artinya informasi yang diberikan bisa jadi tepat guna sebagai pelajaran dan sumber pengetahuan yang memiliki korelasi dengan peristiwa dan titik balik momentum berikutnya atau hanya sekedar menjadi informasi sampah

Dalam hal ini kita bisa mengambil contoh kasus dari artikel sebelumnya mengenai persekusi terhadap Neno Warisman yang kedatangannya ditolak  saat hendak melakukan deklarasi #2019gantipresiden Padahal penolakan ini terus menerus bergulir di masyarakat dan mengalami pro-kontra sebagai suatu hal yang tak melanggar konstitusi atau justru membungkam demokrasi itu sendiri. Saatnya sejarah akan menjawab hal ini dengan sudut pandangnya sendiri terhadap proses yang sedang berjalan dan biarkanlah perjalanan waktu yang akan menilai.

Singkatnya atas suatu peristiwa yang kelak dapat menjadi sejarah, tidak hanya dikenang tetapi menjadi pelajaran kedepan maka semua mata akan melihat bahwa kebenaran akan menemukan jalannya dan sejarawan hanya sekedar mengantarkannya ketujuan. Para elit boleh berkelit tetapi doa rakyat akan selalu mampu menembus langit.