Bertepatan dengan 15 tahun Deklarasi Pembangunan Benua Maritim Indonesia yang telah diselenggarakan pada tahun 1996 lalu di Makassar, dengan menggusung tema "Laut untuk kesejahteraan rakyat", Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) akan melaksanakan Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan (PIT) VIII dan Kongres VIII tanggal 25-27 September mendatang di Makassar.
ISOI yang didirikan sejak 1973 dan turut mendorong konsep pembangunan Benua Maritim Indonesia, dalam acara tersebut akan mengangkat beberapa agenda diataranya intraksi daratan, lautan dan atmosfir, Geosains kelautan dan hidro-oseanografi, mitigasi bencana kelautan dan perubahan iklim, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kebijakan kelautan (ocean policy).
Secara filosofis, kekayaan alam pesisir dan laut beserta sumberdaya yang ada di dalamnya dikuasakan kepada negara oleh rakyat, untuk dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini tertuang dalam aturan dasar negara (state fundamental norm) yaitu Pasal 33 Ayat (3) UUD RI 1945. Pasal ini memberikan mandat negara untuk menguasai sumber daya alam dengan tujuan kemakmuran bagi rakyat. Dengan demikian, pasal ini harus ditafsirkan bahwa bagaimana negara harus mengelola sumber daya alam laut dan pesisir sebagai sumber daya publik secara baik.
Menjadikan laut dan kelautan secara bijak sebagai salah satu resources-based economy bangsa yang merupakan salah satu komponen yg diamanahkan oleh deklarasi Benua Maritim cukup beralasan. Berbagai potensi besar sumberdaya yang tersimpan di dalamnya mengandung nilai ekonomi yang sangatnyata dan dapat dikembangkan bagi pembangunan nasional.
Laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga berpotensi menjadi prime mover pengembangan wilayah nasional. Bahkan secara historis menunjukan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya.
Keberadaan Indonesia secara gografis yang strategis, terletak di antara dua Samudera, Pasifik dan Atlantik serta diapit oleh dua benua Asia dan Afrika menjadikannya memiliki arti penting secara geopolitik dan geostrategik bagi kepentingan Nasional. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok menempatkan negeri ini berada pada posisi penting dalam perdagangan, keamanan global dan mempunyai posisi kekuasaan yang kuat dalam hubungan internasional terhadap Negara-negara khususnya yang berhubungan dengan laut.
Posisi geografi tersebut menjadikan Indonesia sebagai persimpangan lintas pelayaran niaga utama atau "across of the commercial shipping line" tentunya sangat berpengaruh pada politik dan ekonomi dunia.
Sebagaimana sejarah membuktikannya bahwa Who command the sea, command the world, penguasaan laut sangat menentukan kekuatan dan ketahanan suatu Negara. Namun terdapat persoalan mendasar yang belum tuntas yang menyebabkan sampai saat ini posisi tawar sektor kelautan masih sangat lemah dibandingkan dengan sektor lain. Persolan tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi kita semu.
Wilayah pesisir dan laut beserta sumberdaya alamnya bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia paling tidak dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu secara biofisik, wilayah pesisir dan laut Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, sekitar 75% dari wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan (58 juta km2 termasuk ZEEI).
Indonesia merupakan Negara kepulauan yang berdasarkan hasil survey toponimi pulau tahun 2007 hingga tahun 2010 dan verifikasi terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diketahui bahwa Indonesia memiliki jumlah pulau 13.466 yang menyebar dari Sabang hingga Merauke. Selain dari itu, Indonesia juga memiliki jumlah keanekaragaman hayati terbesar kedua setelah Brasil. Bahkan, dalam hal keanekaragaman hayati laut menurut IUCN (1995), Indonesia merupakan center of biodiversity dan menempati posisi terbesar di dunia, mulai dari mangrove, padang lamun hingga terumbu karang.
Menghadapi tantangan era globalisasi persaingan bebas (Asian Free Trade Area - AFTA), sektor kelautan menjadi begitu penting artinya bagi pembangunan suatu Negara kepulauan terbesar di dunia seperti Indonesia (the largest archipelagic nation in the world). Dengan potensi sumberdaya alam laut yang luar biasa besarnya, idealnya harus membuktikan bahwa ia merupakan Negara terbaik dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi kepulauan yang dimilikinya.
Sektor kelautan Indonesia membutuhkan perhatian kelembagaan yang serius dengan peningkatan kapasitas development actor yang professional dan memahami masalah kelautan di Indonesia yang tentunya dikawal dengan strategi penanganan komprehensif, sinergis, dan produktif yang melibatkan kerjasama berbagai sektor dan stakeholder sehingga revitalisasi berbagai kegiatan ekonomi secara simultan dan membangkitkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dapat segera terlaksana. Pembangunan tersebut mencakup bidang ekonomi, perhubungan, bahan pangan, lingkungan, hankam, social budaya dan hubungan politik dengan dunia luar.
Upaya revitalisasi kegiatan ekonomi kelautan perlu difokuskan pada pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge based economics), penganggaran, penanganan wilayah perairan, khususnya dalam pengelolaan potensi laut. Selain dari itu, wawasan kelautan yang terintegrasi pada elemen-elemen pemerintahan, terutama pada dinas-dinas yang berhubungan langsung dengan sektor pesisir dan kelautan maupun dinas-dinas pemerintahan pada umumnya, juga harus ditingkatkan. Dengan wawasan kelautan yang terintegrasi, maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atau setiap langkah dalam pengambilan keputusan akan selalu merujuk pada konsep yang berbasis kemaritiman.
Tentunya dalam mengawal proses pembangunan tersebut dibutuhkan adanya payung hukum berupa Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) yang komprehensif dan harus berbasis riset dan iptek (Research Based Ocean Policy). Selain dari itu perlunya menyiapkan roadmap penggunaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati kelautan yang didedikasikan untuk kepentingan nasional dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam Kebijakan Ekonomi Kelautan Nasional (National Ocean Economic Policy); serta perlunya tata kelola kelautan yang baik (Ocean Governance) sebagai panduan atau code of conduct dalam pengelolaan kelautan secara holistic sesuai dengan harapan dan agenda besar Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan negara yang kuat, maju dan mandiri di bidang kelautan
ISOI yang didirikan sejak 1973 dan turut mendorong konsep pembangunan Benua Maritim Indonesia, dalam acara tersebut akan mengangkat beberapa agenda diataranya intraksi daratan, lautan dan atmosfir, Geosains kelautan dan hidro-oseanografi, mitigasi bencana kelautan dan perubahan iklim, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kebijakan kelautan (ocean policy).
Secara filosofis, kekayaan alam pesisir dan laut beserta sumberdaya yang ada di dalamnya dikuasakan kepada negara oleh rakyat, untuk dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini tertuang dalam aturan dasar negara (state fundamental norm) yaitu Pasal 33 Ayat (3) UUD RI 1945. Pasal ini memberikan mandat negara untuk menguasai sumber daya alam dengan tujuan kemakmuran bagi rakyat. Dengan demikian, pasal ini harus ditafsirkan bahwa bagaimana negara harus mengelola sumber daya alam laut dan pesisir sebagai sumber daya publik secara baik.
Menjadikan laut dan kelautan secara bijak sebagai salah satu resources-based economy bangsa yang merupakan salah satu komponen yg diamanahkan oleh deklarasi Benua Maritim cukup beralasan. Berbagai potensi besar sumberdaya yang tersimpan di dalamnya mengandung nilai ekonomi yang sangatnyata dan dapat dikembangkan bagi pembangunan nasional.
Laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga berpotensi menjadi prime mover pengembangan wilayah nasional. Bahkan secara historis menunjukan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya.
Keberadaan Indonesia secara gografis yang strategis, terletak di antara dua Samudera, Pasifik dan Atlantik serta diapit oleh dua benua Asia dan Afrika menjadikannya memiliki arti penting secara geopolitik dan geostrategik bagi kepentingan Nasional. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok menempatkan negeri ini berada pada posisi penting dalam perdagangan, keamanan global dan mempunyai posisi kekuasaan yang kuat dalam hubungan internasional terhadap Negara-negara khususnya yang berhubungan dengan laut.
Posisi geografi tersebut menjadikan Indonesia sebagai persimpangan lintas pelayaran niaga utama atau "across of the commercial shipping line" tentunya sangat berpengaruh pada politik dan ekonomi dunia.
Sebagaimana sejarah membuktikannya bahwa Who command the sea, command the world, penguasaan laut sangat menentukan kekuatan dan ketahanan suatu Negara. Namun terdapat persoalan mendasar yang belum tuntas yang menyebabkan sampai saat ini posisi tawar sektor kelautan masih sangat lemah dibandingkan dengan sektor lain. Persolan tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi kita semu.
Wilayah pesisir dan laut beserta sumberdaya alamnya bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia paling tidak dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu secara biofisik, wilayah pesisir dan laut Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, sekitar 75% dari wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan (58 juta km2 termasuk ZEEI).
Indonesia merupakan Negara kepulauan yang berdasarkan hasil survey toponimi pulau tahun 2007 hingga tahun 2010 dan verifikasi terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diketahui bahwa Indonesia memiliki jumlah pulau 13.466 yang menyebar dari Sabang hingga Merauke. Selain dari itu, Indonesia juga memiliki jumlah keanekaragaman hayati terbesar kedua setelah Brasil. Bahkan, dalam hal keanekaragaman hayati laut menurut IUCN (1995), Indonesia merupakan center of biodiversity dan menempati posisi terbesar di dunia, mulai dari mangrove, padang lamun hingga terumbu karang.
Menghadapi tantangan era globalisasi persaingan bebas (Asian Free Trade Area - AFTA), sektor kelautan menjadi begitu penting artinya bagi pembangunan suatu Negara kepulauan terbesar di dunia seperti Indonesia (the largest archipelagic nation in the world). Dengan potensi sumberdaya alam laut yang luar biasa besarnya, idealnya harus membuktikan bahwa ia merupakan Negara terbaik dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi kepulauan yang dimilikinya.
Sektor kelautan Indonesia membutuhkan perhatian kelembagaan yang serius dengan peningkatan kapasitas development actor yang professional dan memahami masalah kelautan di Indonesia yang tentunya dikawal dengan strategi penanganan komprehensif, sinergis, dan produktif yang melibatkan kerjasama berbagai sektor dan stakeholder sehingga revitalisasi berbagai kegiatan ekonomi secara simultan dan membangkitkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dapat segera terlaksana. Pembangunan tersebut mencakup bidang ekonomi, perhubungan, bahan pangan, lingkungan, hankam, social budaya dan hubungan politik dengan dunia luar.
Upaya revitalisasi kegiatan ekonomi kelautan perlu difokuskan pada pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge based economics), penganggaran, penanganan wilayah perairan, khususnya dalam pengelolaan potensi laut. Selain dari itu, wawasan kelautan yang terintegrasi pada elemen-elemen pemerintahan, terutama pada dinas-dinas yang berhubungan langsung dengan sektor pesisir dan kelautan maupun dinas-dinas pemerintahan pada umumnya, juga harus ditingkatkan. Dengan wawasan kelautan yang terintegrasi, maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atau setiap langkah dalam pengambilan keputusan akan selalu merujuk pada konsep yang berbasis kemaritiman.
Tentunya dalam mengawal proses pembangunan tersebut dibutuhkan adanya payung hukum berupa Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) yang komprehensif dan harus berbasis riset dan iptek (Research Based Ocean Policy). Selain dari itu perlunya menyiapkan roadmap penggunaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati kelautan yang didedikasikan untuk kepentingan nasional dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam Kebijakan Ekonomi Kelautan Nasional (National Ocean Economic Policy); serta perlunya tata kelola kelautan yang baik (Ocean Governance) sebagai panduan atau code of conduct dalam pengelolaan kelautan secara holistic sesuai dengan harapan dan agenda besar Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan negara yang kuat, maju dan mandiri di bidang kelautan
Catatan Pelaksanaan PIT dan Kongres VIII ISOI 2011
Jorganizer Hamdani
024-7060.9694 (flexy)
hope 4 the best n prepare 4 the worst
knowing is nothing without applying
024-7060.9694 (flexy)
hope 4 the best n prepare 4 the worst
knowing is nothing without applying
You hаѵe made sοmegοod points therе.
ReplyDeleteI cheсκеd on the net ffor more info аbout the isѕue anԁ fοund
most іndiνiduals ωill gо along wih уour views on thіs webѕitе.
Fеel frewe to surf to mу weblog :
: jasa pindahan jakarta