Koalisi Pecah? tidaklah..

Pada malam menjelang Imlek, seorang teman, Djoni Saleh, mengirim pesan melalui SMS kepada saya, ”Kong Si Pe Cah. Haiyaa! Kwa Lie Sie Bu Bar laah!” Sulit untuk tidak tersenyum membaca itu.

Seminggu terakhir ini, ranah politik memang dipanaskan oleh adu gertak antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dengan demikian, banyak pihak menduga- duga tentang kemungkinan pecahnya koalisi partai politik pendukung pemerintah; Golkar mundur dari koalisi atau justru ditendang keluar begitu saja.

Semua diawali dari pernyataan Yudhoyono mengenai penggelapan pajak. Lalu disusul pernyataannya mengenai bahaya praktik kolusi antara birokrat dan pengusaha. Banyak pihak menduga ini adalah manuver Presiden untuk menekan Aburizal Bakrie. Semua berhubungan dengan sikap politik Golkar di Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century. Partai ini sampai hari ini tampak tidak goyah dari tekadnya untuk membuka skandal dana talangan (bail out) Bank Century.

Alih-alih diam digertak Presiden, Aburizal Bakrie memberikan respons keras. Ia bukan saja tidak takut diancam soal pajak, diancam dibunuh pun tidak akan gentar. Bahkan, entah berhubungan atau tidak, tiba-tiba ada pertemuan pimpinan Golkar, yang juga dihadiri oleh para menteri yang berasal dari partai tersebut.

Bagi sebagian orang, fenomena tersebut dianggap sebagai sinyal bahwa keikutsertaan Golkar dalam roda kekuasaan saat ini akan segera berakhir.

Saya berpendapat sebaliknya. Meskipun hubungan antara Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar memanas, koalisi tidak akan pecah. Para menteri dari Golkar tidak akan diganti. Mereka akan tetap di pemerintahan.

Dari sisi Yudhoyono, melakukan reshuffle kabinet saat ini adalah ibarat menantang prahara. Ketika harga beras masih mahal, intensitas demonstrasi mahasiswa dan aktivis masih tinggi, sikap Pansus Bank Century yang teguh dan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja pascapembukaan pasar bebas ASEAN-China, memecah koalisi adalah langkah politik berbahaya. Ini bukan saja dapat mengerdilkan jumlah kursi koalisi partai berkuasa di parlemen, melainkan juga memicu gerakan ekstraparlementer.

Pendeknya, situasi yang panas dalam lingkaran elite berpotensi mengobarkan semangat perlawanan publik. Perasaan tanpa optimisme dan tidak adanya kepastian hidup ibarat delapan bom neutron, bisa meledak kapan saja. Jika hal itu terjadi, sekuat apa pun tembok kekuasaan dipertahankan, ia akan roboh. Sebaliknya, jika ledakan tidak terjadi, apatisme publik akan menjadi bentuk pembangkangan tanpa kekerasan yang efeknya tak kalah dahsyat dengan kemarahan massa.

Oleh sebab itu, para elite Republik sebaiknya tidak saling gertak. Itu bukan saja bisa memicu keresahan sosial, melainkan juga membongkar rahasia diri pribadi. Ibu saya dulu sering berpesan, ”Jika ada perbedaan apa pun, rasakan dalam-dalam di hatimu, jangan malah sombong dan berkoar, nanti malah tampak kebodohanmu.” Entah dari mana ibu memungut kebijakan itu. Mungkin dari menonton wayang kulit.

Kultur berkuasa

Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat tidak mungkin memecah koalisi, demikian juga dengan Golkar. Partai ini - sama dengan partai koalisi lain, terutama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) - sadar betul bahwa Yudhoyono dan Partai Demokrat tidak akan sok berani mengeluarkan mitra koalisi. Sekali langkah itu ditempuh, posisi mereka akan menjadi rapuh. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak efektif.

Apabila Golkar akhir-akhir ini bersuara lantang, bukan berarti ia berniat mundur dari koalisi. Kultur partai ini adalah kultur berkuasa. Ia enggan menjauh begitu saja dari medan magnet kekuasaan. Mereka sadar betul bahwa menjauh dari lampu kekuasaan berarti memperberat beban partai dalam melakukan manuver politik dan penetrasi ke konstituen.

Menyangkut kasus Bank Century, sikap politisi Partai Golkar dan PKS di Pansus memang harus seirama dengan partai-partai nonkoalisi (PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra). Melawan arus ini, masa depan politik mereka akan suram. Karier politik mereka akan habis karena publik akan menutup pintu bagi mereka.

Kekhawatiran seperti itu, sekali lagi, mengokohkan kultur berkuasa Partai Golkar selama ini. Ia selalu pandai membaca pusaran arus sehingga biduk partai selalu merapat pada kekuasaan.

Dalam konteks konfigurasi politik masa kini, partai berkuasa harus terbiasa dengan pergeseran sikap politik mitra koalisi. Untuk kebijakan tertentu, kadang mereka akan menjadi pendukung loyal. Untuk masalah lain, sikap mereka bisa berubah menjadi pendukung kritis atau bahkan oposisi (spoiler) laiknya partai nonkoalisi. Inilah penyakit bawaan sistem presidensial yang semiparlementer.

Akan tetapi, kelemahan sistem presidensial yang tidak murni tersebut dapat dimininalkan kerumitannya melalui ketegasan dan keberanian Presiden. Setelah melakukan resume power, sejatinya Presiden tidak perlu banyak mengeluh, apalagi menggertak mitra koalisi. Apabila yang ditekan melawan, rakyatlah yang kebingungan. Aura optimisme yang sudah mendekat akhirnya buyar dan berubah menjadi lingkaran pesimisme.

Meskipun demikian, soal koalisi, kita tidak perlu khawatir. Mereka saling membutuhkan. ”Kwa Lie Sie Pe Cah? Tidaklah!”