Revitalisasi Komitmen Kebangsaan

Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dasyat luar biasa kekuatannya. Kemudian apa itu rasa kebangsaan? Rasa kebangsanaan adalah kesadaran berbangsa, yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini.

Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional di mana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berangkat dari rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan maupun semangat patriotisme yang sangat penting artinya guna menjaga kedaulatan negara.

Bagaimana pun konsep kebangsaan itu dinamis adanya. Dalam kedinamisannya, antar-pandangan kebangsaan dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan benturan budaya dan kemudian bermetamorfosa dalam campuran budaya dan sintesanya, maka derajat kebangsaan suatu bangsa menjadi dinamis dan tumbuh kuat dan kemudian terkristalisasi dalam paham kebangsaan (Kartasasmita, 1994). Paham kebangsaan berkembang dari waktu ke waktu, dan berbeda dalam satu lingkungan masyarakat dengan lingkungan lainnya. Rasa kebangsaan yang telah membangun paham kebangsaan sekelompok masyarakat, dilandasi semangat kebangsaan pada gilirannya akan melahirkan wawasan kebangsaan yang merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik (Anderson,1991) .

Selaras dengan derasnya arus demokratisasi dan globalisasi yang telah menyentuh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ada indikasi kuat semakin melemahnya pemahaman masyarakat suatu bangsa terhadap wawasan kebangsaan. Hal tersebut mengingat kuatnya arus globalisasi yang salah satunya mengusung issu demokratisasi telah melahirkan indikator semakin menguat dan berkembangnya semangat ethnic nationalism atau micro nationalism, hal itulah yang disebut Naisbitt dalam bukunya Global Paradox bahwa globalisasi telah melahirkan fenomena paradoks. Di satu sisi telah berkembang semangat universalisme dalam tataran global dan pada
sisi yang lain justru bertumbuh subur semangat etnik maupun tuntutan yang bernuansa SARA di dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa. Sebagai salah satu upaya untuk menjawab permasalahan kebangsaan tersebut penulis berasumsi dapat dilaksanakan melalui upaya revitalisasi atau menajamkan kembali nilai-nilai yang terkandung dan menjadi ruh dari komitmen kebangsaan.

Meretas komitmen kebangsaan

Secara terminologis dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa bangsa mengandung pengertian kumpulan manusia yang sama asal usulnya serta serupa sifat-sifatnya. Namun realitas obyektif menyebutkan bila definisi tersebut belum bisa mengakomodasikan pengertian bangsa sebagaimana yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia bukanlah kumpulan manusia yang tidak sama asal-usulnya dan tidak pula serupa sifat-sifatnya. Bangsa Indonesia adalah kumpulan dari 500-an suku bangsa dengan 1.025 tapak budaya, yang mendiami 17.504 pulau yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan luas 1.922.570 km persegi. Bahkan nama Indonesia saja bukan orang Indonesia yang mengusulkan, tapi George Samuel Winsor Earl yang pertama kali menggunakan nama tersebut, pada Journal of the Indian
Acrhipelego and Eastrn Asia (JIAEA) Volume IV tahun 1850, dalam artikelnya halaman 66 – 74, mengajukan nama Indunesia sebagai pengganti Hindia Belanda. Pada majalah yang sama, di halaman 252 – 347 dalam artikelnya The Ethnology of Indian Archipelago, James Richardson Logan memilih nama Indonesia. Jika demikian, kemudian apa yang mendasari terbentuknya kesepakan bangsa Indonesia sebagai satu bangsa?

Selama ini bangsa Indonesia selalu memperingati hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei. Hari yang diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional ini merupakan tanggal berdirinya satu perkumpulan yang bernama Budi Utomo. Perkumpulan ini didirikan tepatnya pada 20 Mei 1908, oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dkk, seorang dokter priyayi Jawa yang merakyat. Tujuan didirikannya organisasi ini seperti yang tercantum dalam buku-buku cetak pelajaran di sekolah antara lain untuk meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Pulau Jawa saat itu. Momentum kebangkitan nasional pada 1908 yang lalu, dengan demikian dalam kadar yang masih sederhana dapat dikatakan sebagai cikap bakal tumbuhnya komitmen kebangsaan masyarakat Indonesia paska berdirinya kerajaan-kerajaan di bumi nusantara ini.

Awal sejarah berdirinya Nusantara, sejatinya jauh sebelum Indonesia lahir, di mana saat itu sudah dikenal beberapa kerajaan yang kuat dengan wilayah yang cukup luas antara lain Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Awal kelahiran Kerajaan Sriwijaya sampai dengan sekarang belum ada kejelasan, namun berdasarkan catatan perjalanan I Tsing, diketahui bahwa kerajaan tersebut sudah ada sejak tahun 671 dan dari prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dapunta Hyang atau Sri Jayanasa Sriwijaya. Dari catatan sejarah dan bukti arkeologi, pada abad ke-9 Sriwijaya mencapai masa keemasan dan telah melakukan kolonisasi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, antara lain: Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Namun setelah berdiri kurang lebih 350 tahun, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran yang berawal dari persaingan kepentingan perdagangan dari kerajaan bawahannya sehingga terjadi konflik antar koloninya dan melemahkan pertahanannya. Akibatnya maka Kerajaan Sriwijaya mudah diserang dan dihancurkan oleh kerajaan lain, sehingga berdasarkan prasasti Tanjore bertarikh 1030 kerajaan ini runtuh setelah Rajendra Chola I, raja dari dinasti Chola di Koromandel, India selatan, mengirim ekspedisi laut untuk menyerang Sriwijaya.

Seiring dengan jatuhnya Kerajaan Sriwijaya maka di tanah Jawa mulai berdiri kerajaan Majapahit yang pada awalnya merupakan bagian dari kerajaan Kediri. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan Majapahit mulai berkembang dan meluaskan wilayahnya pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Wijayatunggadewi dengan Gajah Mada sebagai Mahapatih. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350 dan diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk memerintah dari tahun 1350 hingga 1389 dan pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya serta mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas dengan bantuan mahapatihnya Gajah Mada. Menurut buku Kakawin
Nagarakretagama pupuh XIII-XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatra, semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Maluku,
Papua, Tumasik ( Singapura) dan sebagian kepulauan Filipina. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan takhta. Konflik tersebut diawali dari perang saudara yang disebut Perang Paregreg dan diperkirakan terjadi pada tahun 1405-1406, antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana. Dampak perang saudara ini telah melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang sehingga beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara, satu per satu mulai melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit.

Waktu berakhirnya Kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478 M (tahun 1400 saka). Disini menunjukan bahwa, sebagian besar kerajaan-kerajaan kita hancur karena konflik perebutan kekuasaan sendiri. Namun disisi lain, sejarah Majapahit mencatat nilai luhur sosok seorang Patih Gajah Mada yang telah memberi contoh, kebesaran nama Patih Gajah Mada tidak membuat dia ingin menjadi raja. Pelajaran yang bisa diambil adalah walaupun Patih Gajah Mada berpeluang untuk menjadi raja namun karena dia memiliki budi pekerti/moral/ tata krama yang baik maka dia tidak ingin menjadi raja.

Meskipun secara jujur, tanpa menafikan keberadaan kerajaan-kerajaan yang pernah ada, harus diakui bersama bahwa sejak masa kerajaan yang tersebar di wilayah Sabang sampai Merauke, semangat untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa juga telah ada, sebagaimana sumpah dari seorang mahapatih kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada, yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Namun secara konkrit memasuki kehidupan berbangsa yang lebih masif, cikal bakal komitmen kebangsaan masyarakat Indonesia adalah sejak dicetuskannya kebangkitan nasional seabad lebih yang lalu. Dalam perkembangannya semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia bertumbuh lebih matang, terutama sejak lahirnya deklarasi pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Ada 3 (tiga) hal mendasar tentang komitmen kebang-saan yang lahir saat itu, yakni komitmen tentang satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Memasuki periode berikutnya, komitmen kebangsaan Indonesia yang telah dicetuskan para pemuda pada 1928 tersebut telah mewujud menjadi komitmen kenegaraan, yakni dengan dicetuskannya proklamasi kemerdekaan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan tekad satu berdirinya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke.

Selaras dengan terwujudnya 3 (tiga) rangkaian peristiwa kebangsaan tersebut (sejak 1908, 1928 dan 1945), memang harus disadari bersama bahwa secara substansial pengalaman berkebangsaan masyarakat Indonesia masih ada yang mencoba mempertanyakan. Sebagian kalangan ada yang mengajukan 2 (dua) masalah mendasar yang hendak diungkapkan yaitu pertama, wawasan kebangsaan bagaimana yang dimaksudkan setiap kita peringati pada tanggal 20 Mei, 28 Oktober maupun 17 Agustus ? Kedua adalah apakah konsep wawasan kebangsaan ini masih relevan tertanam ke dalam sanubari setiap warga negara yang notabene mengantongi KTP Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini kembali ke hati masing-masing individu setiap warga masyarakat Indonesia. Bukannya hendak menihilkan segala teori-teori tentang keberadaan suatu kebangsaan ataupun teori-teori tata negara yang berkonsep idealis tetapi hati nurani setiap individu sebagai bagian dari warga negara yang merasakan dan menilai
perjalanan hidup selama berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada satu hal menarik tentang paham kebangsaan di antara Bapak pendiri Indonesia. Mohammad Hatta pernah mengatakan bahwa sulit memperoleh kriteria yang tepat apa yang menentukan bangsa. Bangsa bukanlah didasarkan pada kesamaan asal, persamaan bahasa dan persamaan agama. Menurut Hatta kembali, "bangsa ditentukan oleh sebuah keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan yang bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak" (Hatta, 1992 : 21). Pemahaman Mohammad Hatta seperti disebut di atas, terasa pas saat melihat situasi faktual di berbagai daerah.

Dengan mencermati uraian di atas, menunjukkan secara jelas bahwa bangsa Indonesia tidak lahir atas persamaan kelahiran, kesukuan, asal-usul daerah, ras ataupun agama. Bangsa Indonesia lahir dari persamaan perasaan kebangsaan Indonesia, kehendak untuk hidup bersatu di tanah air Indonesia, sebagai satu bangsa bersama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita kebangsaan, disatukan oleh ideologi Pancasila. Perlu disadari bersama bahwa agama tidaklah sama dengan ideologi. Agama bersifat transnasional, bahwa setiap agama, misalnya 'Agama Kuning' atau 'Agama Merah' dapat tumbuh berkembang di Negara manapun, dan demikian halnya dalam suatu Negara dapat
tumbuh subur berbagai macam agama. Keberagaman agama yang ada di suatu Negara itulah yang disatukan oleh suatu ideologi Negara, karenanya tanpa adanya suatu ideologi maka Negara akan terpecah belah sesuai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang ada, yang bisa jadi kelompok tersebut dilatarbelakangi oleh fanatisme agama. Dalam rangka menjamin tetap tegak kokohnya suatu Negara, maka setiap Negara pasti memiliki suatu ideologi, dan ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila.

Hakikat dan implementasi ideologi Pancasila.

Sebagai bangsa yang sangat muda, bangsa Indonesia masih perlu mencari jejak atau pondasi yang kuat dalam memahami apa yang disebut konsepsi wawasan kebangsaan. Paham kebangsaan berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda dalam lingkungan masyarakat dengan lingkungan lainnya. Pun jika berbicara masalah geografis, wilayah kekuasaan RI senantiasa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan

Pada zamannya hingga kini terbentuklah wilayah kekuasaan Indonesia dari Sabang hingga Merauke dimana masih belum begitu jelas bagaimana proses penggabungan wilayah-wilayah ini, merujuk pada masa-masa awal berdirinya RI. Justru karena itulah, dalam rangka merekatkan rasa satu bangsa, pada masa Presiden Soeharto wawasan kebangsaan diinduksikan ke dalam setiap warga Negara Indonesia pada saat penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang ditetapkan melalui keputusan TAP MPR no.II tahun 1978 dalam bentuk 36 butir Pancasila. Sejak SMP hingga masuk perguruan tinggi setiap pelajar harus mengikuti penataran P4 dengan tujuan mulia agar nilai-nilai Pancasila yang luhur itu dapat diresapi kemudian diamalkan.

Kini setelah era Soeharto berlalu maka sadarlah kita tentang wawasan kebangsaan itu. Kita bisa berdebat apa saja tentang definisi dan makna wawasan kebangsaan. Bahkan kita juga bisa mempertanyakan keabsahan berdirinya BU sebagai organisasi pertama bumi putera karena sebelumnya telah berdiri organisasi bumi putera lainnya yaitu Sarekat Islam. Kalaupun ini kita sepakati kita juga harus ingat hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia dibentuk dari berbagai rumpun suku bangsa. Membicarakan bangsa artinya kita juga wajib membicarakan rumpun-rumpun suku bangsa yang ada di dalamnya. Suku bangsa membentuk mozaik negara sehingga tampak indah,
bervariasi, saling memperkaya dan melengkapi. Konsekuensi dari membicarakan suku bangsa kita membicarakan nasib suku bangsa itu juga. Apakah suku bangsa tertentu telah hidup layak dalam negara Indonesia yang sudah merdeka selama 66 tahun. Atau jangan-jangan setelah bernaung dalam Negara Kesatuan Indonesia dan mendapat kuliah wawasan kebangsaan berhari-hari ternyata kehidupan tidak membaik juga malah cenderung memburuk, ditandai dengan untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar air, listrik, pendidikan dan kesehatan saja tidak mampu.

Dewasa ini di tengah-tengah terpaan globalisasi yang sedemikian kuatnya sedikit banyak telah mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam mendefinisikan wawasan kebangsaan dan tentunya berpengaruh besar terhadap komitmen kebangsaan maupun komitmen kenegaraan yang telah dibangun sebelumnya. Agar pengaruh negatif nilai-nilai global dapat kita batasi pelebaran dan perluasannya, rasanya sangat perlu digali dan ditajamkan kembali komitmen kebangsaan tersebut dalam rangka menjaga tetap tegak utuhnya NKRI. Dihadapkan pada kemampuan masyarakat Indonesia yang relatif rentan terhadap keterpengaruhan nilai-nilai kultural bangsa/negara lain,
maka prinsip dasar untuk dikembangkan dan yang harus dijadikan fokus utamanya adalah upaya membangun kemampuan, kualitas SDM Bangsa Indonesia untuk mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Para pendiri bangsa ini sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus alat pemersatu. Namun seiring perjalanan waktu nilai-nilai luhur yang dimanifestasikan dalam lima butir silanya perlahan pudar. Pancasila tak ubahnya sebuah simbol tanpa makna. Benarkah Pancasila masih menjadi alat pemersatu ? Pancasila sebagai nilai dasar negara dalam kondisi sekarang, seharusnya tetap diakui sebagai alat pemersatu bangsa. Tidak ada nilai atau entitas lain untuk mempersatukan bangsa kita selain Pancasila.
Secara historis, dilihat dari segi kemun-culannya, terlepas dari penggunaan dia sebagai suatu ideologi, sebagai suatu cara pandang, Pancasila merupakan penanda berdirinya negara Republik Indonesia modern. Menyadari kondisi kekinian yang sarat dengan gempuran nilai budaya bangsa lain, muncul pertanyaan lanjutan; Adakah satu kemunduran yang dapat dilihat? Jawabnya dapat dilihat dari dari gejala-gejalanya. Dari kekerasan komunal, kemunculan politik identitas yang berbasis primordial, kesukuan,
itu mengindikasikan telah memudarnya visi kebersamaan sebagai bangsa. Sebenarnya visi kebersamaan ini sudah diselesaikan oleh para pendiri bangsa terdahulu dengan satu konsensus yaitu Pancasila.

Secara faktual, saat ini perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, juga terlihat banyak yang bertentangan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima sepertinya mengalami distorsi yang luar biasa, terutama implementasi pada sila keempat. Sila keempat Pancasila jelas telah mengajarkan cara bagaimana kita berdemokrasi, yakni dengan cara musyawarah untuk mufakat. Realitasnya kondisi cara berdemokrasi kita saat ini jelas-jelas telah menganut kekuatan rakyat dengan cara voting. Voting adalah demokrasi khas barat yang memenangkan suara terbanyak, padahal dalam kehidupan sehari-hari 'banyak belum pasti benar'. Demokrasi ala Barat tidak harus menjadi referensi dalam kehidupan berdemokrasi di negara kita, karena sesuatu yang indah di negara lain belum tentu juga indah bila diimplementasikan negeri sendiri. Demokrasi di suatu negara hanya dapat berkembang secara sehat manakala disemai oleh nilai-nilai kultural, serta
landasan ontologis dan filosofis bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu, demokrasi voting khas Barat (melalui pengambilan keputusan suara terbanyak dan mengabaikan yang sedikit), apabila diterapkan di Indonesia (yang khas berkedaulatan rakyat melalui musyawarah untuk mufakat), dapat saja berakibat fatal bagi pembangunan demokrasi itu sendiri, hal itulah yang harus selalu diwaspadai. Di sinilah perlunya langkah-langkah untuk senantiasa merevitalisasi, merestorasi dan menggali segi-segi azali-nya dari Pancasila. Di situlah akan dapat ditemukan orientasi atau kesatuan etis dari bangsa Indonesia dari segenap warga negara Indonesia dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa demi tegak utuhnya NKRI.

Revitalisasi komitmen kebangsaan

Komitmen kebangsaan masyarakat Indonesia pada prinsipnya adalah kesadaran dan keyakinan terhadap tekad yang terwujud dalam kebersamaan kolektif dalam kerangka satu cinta tanah air, satu bangsa dan satu bahasa – yakni INDONESIA. Dewasa ini komitmen kebangsaan tersebut telah mengalami pasang surut, bahkan menghadapi cobaan demikian berat dengan berkembangnya semangat etnik dan semangat separatis di beberapa daerah. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah instrumen atau perangkat apakah yang dapat menyatukan kembali kesemuanya itu dalam konteks ke-Indonesiaan yang begitu beragam ? Seandainya instrumen atau perangkat pemersatu tersebut telah ditemukan jawabnya secara benar, pertanyaan lanjutan yang menuntut jawaban dengan segera adalah; Bagaimana langkah-langkah yang harus dilaksanakan
dalam rangka merevitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam instrumen atau perangkat pemersatu tersebut?

Dengan sebuah pertanyaan kritis dan mendalam, pada materinya, sampai kapan Bangsa Indonesia boleh / akan / harus tetap ada, pada 50 tahun ke depan, atau 100 tahun, atau 500 tahun atau selamanya. Pertanyaan itu perlu dijawab dengan topik – topik seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa ada sejumlah bangsa yang punah, setelah eksis selama kurun waktu tertentu. Visi Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur yang sudah ada dalam Pembukaan UUD 1945 sehingga Bangsa Indonesia tahun 3000 pun tetap harus bisa menerima dan melaksanakan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai instrumen pemersatu bangsa. Para pendiri bangsa ini sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus alat pemersatu. Seiring perjalanan waktu nilai luhur yang dimanifestasikan dalam lima butir silanya perlahan pudar. Pancasila tak ubahnya sebuah simbol tanpa makna. Pancasila sebagai nilai dasar negara dalam kondisi sekarang, seharusnya tetap diakui sebagai alat pemersatu bangsa. Tidak ada nilai atau entitas lain untuk mempersatukan bangsa kita selain Pancasila. Secara historis, dilihat dari segi kemunculannya,
terlepas dari penggunaannya sebagai suatu ideologi, Pancasila merupakan 'penanda berdirinya Negara Republik Indonesia. Apabila kita mendelegasikan Pancasila itu sebenarnya mendelegasikan pendirian republik ini. Pada titik ini, pendirian negara kita sebagai suatu bangsa diikat oleh Pancasila, bila menolak Pancasila, berarti menolak pendirian kita sebagai suatu bangsa.

Sementara pengamat ada yang berpendapat, bahwa di era sebelumnya itu ada indikasi Pancasila digunakan sebagai alat untuk melegitimasi politik rejim saat itu. Pada titik reformasi mendekonstruksi rejim yang lalu, Pancasila pun turut didekonstruksi kebenarannya sebagai alat pemersatu bangsa. Padahal Pancasila-nya sendiri tidak ada masalah. Yang menjadi masalah 'barangkali' adalah penjabaran terhadap Pancasila yang bias sehingga belum tepat secara keseluruhan. Ini juga melahirkan suatu situasi
yang melemahkan gagasan Pancasila sebagai satu visi kebersamaan. Di luar yang lain, ada pemahaman terhadap praktik-praktik rejim yang lalu yang terkadang demi menjaga stabilitas pembangunan 'dipandang' menindas kelompok miskin, menindas kelompok-kelompok buruh, menjadikan Pancasila seolah-olah bertentangan dengan segi-segi kerakyatan, kemaslahatan umum. Padahal itu hanyalah implementasi yang barangkali belum sepenuhnya sesuai dengan hakikat Pancasila itu sendiri, karena sejatinya nilai-nilai Pancasilanya tidak mengajarkan hal seperti itu. Di sinilah perlunya langkah-langkah untuk merevitalisasi, merestorasi dan menggali segi-segi azali-nya dari
Pancasila. Di situlah akan dapat ditemukan orientasi atau kesatuan etis dari warga negara Indonesia.

Persoalan jati diri bangsa mengingatkan bahwa, jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila, namun dalam perjalanan Bangsa Indonesia, setelah kemerdekaan direbut, dalam mengisi kemerdekaan ada berbagai tantangan, penyimpangan, dalam implementasi Pancasila, antara lain karena, penyelenggaraan Negara masih sangat dipengaruhi feodalisme, diwarnai KKN, hingga era reformasi dengan euforia dan kebebasan yang nyaris tanpa batas, semakin pudarnya jati diri atau lunturnya wawasan kebangsaan. Persoalan Bangsa terasa lebih berat dengan rapuhnya, kepemimpinan dan terutama keteladanan pada setiap level dan segmen masyarakat serta rendahnya daya kendali dan daya kelola Pemerintah terhadap aneka problematika apalagi arus globalisassi tidak terhindarkan.

Salah satu jalan keluar yang ideal, strategis, rasional, realistis, dan visioner namun berat adalah rekonstruksi jati diri bangsa dalam bingkai besar reinvensi ke-Indonesiaan. Untuk itu dalam konteks revitalisasi terhadap komitmen kebangsaan ini, kesadaran bersama perlu digugah kembali bahwa eksistensi suatu bangsa dan negara sesungguhnya karena adanya kesepakatan, komitmen dan tujuan hidup bersama. Di sinilah perlunya membangun komitmen bersama, untuk pelembagaan Pancasila dengan
mengelindingkan gerakan moral / kolektif nasional yang secara ringkas dielaborasi dalam 3 langkah; Penyadaran kembali (re – konsi-entisasi) terhadap segala tantangan bangsa, terutama disintegrasi di Papua, Maluku, Aceh; penegasan kembali dan pembenahan ulang (re – afirmasi dan re – konsolidasi) Pancasila sebagai ideologi, payung dan rumah bersama. Dengan menajamkan komitmen kebangsaan kita melalui perwujudan "Pancasila sebagai Rumah Bangsa".

Persoalannya kemudian, untuk menjawab hal tersebut di atas bagaimanakah langkah yang harus diambil? Seperti kita ketahui, kini lembaga yang mensosialisasikan Pancasila, melalui penyelenggaraan P4 dan kegiatan lain sudah TIDAK ADA ! Bagaimana pelajaran Pancasila di sekolah – sekolah serta penataran P4 saat ini, apakah masih ada sisa-sisanya atau sudah hilang tanpa bekas ? Dalam konteks revitalisasi kebangsaan, kiranya pemanduan dengan menjadikan hukum dan lembaga pendidikan, sebagai leading sektor sangat relevan dan harus dapat diwujudkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebab, dengan cara ini, dapat ditingkatkan daya kendali dan daya
kelola, terhadap problematika bangsa, sejalan dengan cita – cita demokrasi yakni terbentuknya civil society (masyarakat madani) yang kuat.

Proses pemanduan ini, terutama dilakukan oleh segenap warga masyarakat melalui kontrol dan masukan kritis dan cerdas dalam rangka `menyelamatkan` krisis kepercayaan terhadap ideologi Pancasila di era kekinian. Disadari bersama bahwa Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia, telah dikepung ideologi – ideologi lain, yang bersifat imperial global. Kehadiran ideologi – ideologi lain di era kekinian tersebut, selain mengakibatkan degradasi nilai – nilai Pancasila, semangat dan wawasan kebangsaan yang berakibat mengendorkan komitmen kebangsaan, juga dapat melahirkan konflik horisontal maupun vertikal sebagaimana yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Dinamika sekarang berperang dengan menggunakan senjata (hard power), telah beralih dengan perang bersifat "soft power" dalam bentuk perang kebudayaan,
ekonomi, keuangan maupun perang informasi. Di sinilah upaya merevitalisasi komitmen kebangsaan melalui penggalian nilai-nilai Pancasila yang abadi sepanjang jaman merupakan tuntutan mendesak dan harus segera dilakukan, serta disosialisasikan secara luas di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Dengan mempelajari secara kritis dan cerdas, tanpa sikap apriori, dari pengalaman proses sosialisasi P4 yang dilakukan melalui pendekatan penataran kiranya perlu ditinjau kembali apakah pendekatan itu efektif bagi upaya sosialisasi komitmen Kebangsaan. Apabila memang cukup efektif tidak ada salahnya dalam rangka merevitalisasi komitmen kebangsaan agar senantiasa segar dan aktual, penyelenggaraan P4 dihidupkan kembali. Namun apabila hal tersebut sudah tidak menjaman lagi, maka berbagai pendekatan lain secara teknis bisa dilakukan dengan cara yang lebih menggugah dan partisipatif, antara lain dengan Focused Group Discussion (FGD), Out Bound
Orientation (OBO), Public Debate Simulation/Exercise , atau melalui cara-cara yang lazim dikenal seperti lokakarya atau seminar yang sifatnya lebih dua arah. Di samping itu, upaya sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan media massa termasuk kreatif ide dari professional di bidangnya, dan melalui saluran-saluran pendidikan baik formal maupun informal, serta diseminasi melalui pamflet, liflet, brosur dan sebagainya. Dari segi substansi, sosialisasi dilaksanakan tidak secara langsung membahas dan mendiskusikan paham wawasan kebangsaan, tetapi lebih kepada isu-isu yang muncul terkait dengan proses demokratisasi, pemberdayaan ekonomi rakyat, keselarasan sosial dan sebagainya yang pada akhirnya bermuara pada kesepahaman mengenai komitmen kebangsaan itu sendiri.

Terkait dengan upaya sosialisasi dan pelembagaan nilai-nilai luhur Pancasila, maka kenyataan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan kegiatan keagamaan juga mempunyai andil yang besar dalam menanamkan nilai–nilai positif, serupa dalam diri dan sanubari warga masyarakat. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikemas dalam kegiatan keagamaan (sesuai masing-masing agama yang disahkan oleh pemerintah Indonesia) rasanya menjadi demikian relevan dalam rangka mempertajam pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa di tengah-tengah umat, karena dapat membangunsemangat toleransi kehidupan umat beragama. Demikian halnya penanaman kembali nilai-nilai azali Pancasila dalam rangka merevitalisasi komitmen kebangsaan melalui lembaga pendidikan, di antaranya dapat dilaksanakan melalui penambahan mata pelajaran budi pekerti atau mata pelajaran religiositas untuk perdamaian. Para pengajar dapat dikemas melalui Tim Terpadu yang terdiri dari semua agama yang ada di Indonesia dalam rangka merekatkan keberagaman yang secara obyektif merupakan keniscayaan di negeri ini.

Selain melalui upaya-upaya sebagaimana telah disebut di muka, maka dihadapkan pada tantangan nasionalisme kontemporer, sudah semestinya bangsa Indonesia mampu mengatasinya secara cermat dan bertanggung jawab. Tantangan nasionalisme kontemporer tersebut. meliputi; Tantangan konseptual dimana bangsa ini memiliki tatanan dengan perangkat dan atribut kelengkapannya selaras dengan prinsip pragmatisme dan globalisasi untuk perolehan kesejahteraan material maupun spirituil, konsep yang dipakai ialah konsep daya saing wilayah, kemajuan wilayah dan pertarungan ekonomi wilayah; Tantangan operasional, dimana kita menghadapi begitu banyak persoalan
dengan orientasi kesejahteraan material yang dapat melemahkan sistem negara dan bangsa yang sudah dibangun; dan Tantangan ideologis, juga muncul ketika dihadapkan atas prioritisasi penyelesaian masalah, dimana akan berhadapan pada pandangan tentang ideologi bangsa dan kebutuhan nyata bangsa pada kondisi kekinian berupa makanan dan pekerjaan, serta keadilan sosial secara menyeluruh.

Langkah terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah upaya dalam rangka membangun terwujudnya loyalitas kepada Negara dari segenap warga Negara yang tepat, sehat dan dapat dipertanggungjawabk an. Untuk mewujudkan semuanya itu, sungguh sangat dibutuhkan seorang negarawan yang tangguh tampilan sikap / perilaku, serta sesuai dengan nilai-nilai akar budaya dan karakter bangsa. Negarawan tersebut harus mampu membawa `perahu nasional` bernama NKRI untuk kembali pada komitmen kebangsaan awal tatkala negeri ini mulai dirintis dan secara sistematis serta terintegrasi mampu merevitalisasi nilai-nilai fundamental dari masyarakat yang berada di
perahu tersebut untuk menghadapi tantangan global yang semakin intens dewasa ini.

Dalam konteks pelembagaan nilai-nilai Pancasila guna memantapkan semangat persatuan dan kesatuan berwawasan kebangsaan tersebut, dewasa ini harus mulai ditindaklanjuti, bahkan perlu mendapat perhatian serius, karena ini semua merupakan ancaman bagi tetap tegak utuhnya NKRI. Disadari bersama bahwa permasalahan kebangsaan di atas tidaklah terjadi seketika atau instan, dan peristiwa tersebut memang tidak terjadi secara kebetulan. Hal inilah yang perlu dianalisis secara serius, karena seperti yang kita ketahui bahwa letak geografis Negara Indonesia yang demikian strategis (menghubungkan 2 benua dan 2 samudera) dan bentuk Negara yang berupa
kepulauan sehingga terdapatlah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)-I, ALKI-II dan ALKI-III, yakni diperbolehkannya kapal-kapal asing melintasi wilayah laut NKRI. Secara faktual ada indikasi bahwa kerusuhan-kerusuhan atau gejolak yang terjadi di wilayah NKRI hampir semua di wilayah yang berdekatan/terlinta si ALKI, sehingga benar-benar menuntut kewaspadaan segenap warga masyarakat Indonesia untuk mewaspadai itu, dengan suatu asumsi bahwa berbagai gejolak dan kerusuhan yang terjadi selama ini bukanlah karena faktor kebetulan. Selain persoalan kebangsaan tersebut, bangsa Indonesia juga masih berhadapan dengan permasalahan kebangsaan yang
justru berangkat dari kondisi dalam negeri meski tidak juga dapat dilepaskan dari pengaruh asing, yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan dampak yang fatal bagi tetap tegak kokohnya NKRI.

Penutup

Mencermati seluruh rangkaian anilisis di atas segenap anak bangsa sangat menyadari bahwa komitmen kebangsaan yang sejak awal telah berhasil membangun tegak berdirinya NKRI adalah adanya kesadaran kolektif segenap warga negara Indonesia yang mencintai tanah air satu, mengakui kebangsaan yang satu dan juga menjunjung tinggi bahasa yang satu – INDONESIA. Dalam perkembangannya, komitmen kebangsaan tersebut semakin direkatkan dengan diakuinya Pancasila sebagai pemersatu bangsa, meskipun dalam pasang surut dinamika sejarah nasional, Pancasila telah mengalami pahit getir dalam mempertahankan eksistensinya sebagai satu-satunya ideologi negara di bumi Indonesia. Berbagai ancaman dan tantangan yang hendak menggantikan ideologi Pancasila dalam konteks NKRI telah tercatat dalam tinta hitam sejarah nasional bangsa Indonesia. Perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam mempertahankan komitmen kebangsaan di mana Pancasila sebagai pemersatu bangsa sungguh tidak boleh bergeser……di mana dan sampai kapanpun, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun atau bahkan selama masih ada kehidupan ini, komitmen kebangsaan segenap warga negara Indonesia harus tetap dipegang teguh dengan Pancasila sebagai alat pemersatunya.

Justru karena itulah, di tengah-tengah derasnya pengaruh nilai-nilai globalisasi saat ini upaya dalam merevitalisasi nilai-nilai komitmen kebangsaan sangat tidak arif bila mengabaikan penajaman kembali terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Satu-satunya obat mujarab untuk menajamkan kembali komitmen kebangsaan adalah melalui langkah-langkah penyegaran kembali atas nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Upaya penajaman kembali tersebut, sebagaimana telah dikupas dalam pembahasan di
atas adalah antara lain melalui sosialisasi, terutama melalui jalur pendidikan maupun jalur struktur pemerintahan secara formal, meskipun tidak harus dilaksanakan melalui penyelenggaraan P4 bila memang tidak menjaman lagi. Masih ada dan banyak alternatif lain yang dapat diambil dalam rangka menyegarkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Persoalannya, semua tergantung dari niat dan tekad baik pemerintah yang didukung oleh seluruh komponen dan lapisan masyarakat Indonesia untuk mewujudkannya secara lebih terhormat dan bertanggung jawab.

Demikian beberapa buah pikiran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami menyadari bahwa buah pikiran yang tertuang dalam esai ini belumlah sempurna, sehingga masih perlu dielaborasi lebih dalam agar dapat diwujudkan pemikiran yang lebih komprehensif, integratif dan responbilitif. Harapan kami semoga dapat memberikan manfaat bagi kita bersama.